SIJUNJUNG, [23 November 2023] – PR-KGPP (Pusat Riset Kebijakan, Governansi, Pembangunan dan Pemberdayaan) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sijunjung menyelenggarakan diskusi publik mengenai rencana kontinjensi bencana tanah longsor.
Acara bertajuk “Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor” berlangsung pada [23-11-23] di Ruangan Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sijunjung. Tujuannya adalah untuk Uji Publik Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi
Bencana Tanah Longsor Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim ahli dari Universitas Negeri Padang bersama dengan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten Sijunjung.
Ketua tim pendamping ahli Rahmadani Yusran menyampaikan "kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten Sijunjung sudah dilaksanakan sejak Bulan Agustus hingga Bulan Desember Tahun 2023".
Menurutnya, Rencana Kontijensi pada prinsipnya berfungsi sebagai dasar untuk melakukan operasi respon awal kejadian bencana, seperti operasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) ditetapkan. Dokumen rencana kontijensi ini juga merupakan dasar bagi penetapan Status Bencana, yaitu menjadi bahan verifikasi utama dari hasil kaji cepat yang telah dilakukan.
Dasar bagi penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan Rencana Operasi Tanggap Darurat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PR-KGPP UNP Zikri Alhadi, juga menegaskan kembali pentingnya upaya kolaboratif dalam mengatasi tantangan bencana tanah longsor. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi penanggulangan darurat bencana darurat yang efektif.
Tujuan dari diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menghadapi potensi bencana tanah lonsor yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Sijunjung. Diskusi ini juga diharapkan dapat menghasilkan dokumen rencana kontijensi yang komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan dari BPBD Kab. Sijunjung, PR-KGPP UNP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kemanusiaan dan bencana. Selain itu, juga dihadiri fasilitator penyusunan dokumen Multazam F. Ardi dan Syadul Alim.